Benarkah tidak akan ada lagi ujian nasional atau UN di tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD? Bagaimana kepastiannya dengan gagasan ini? Setidaknya inilah yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sebuah acara di sebuah IKIP, di Semarang, sebagaimana yang dikutip oleh harian Pelita, Senin, 25 Februari 2013.
Namun harus tetap bersabar, ini bagi Anda yang memang tidak menginginkan, dengan alasan yag mungkin memang masuk diakal, sangat tunggu-tunggu keyataan ini. Karena, sebagaimana Pak Menteri katakan, bahwa tidak adanya UN untuk tingkat SD ini ketika nanti penerapan Kurikulum 2013 di sekolah telah 100 %. Dan jika pada tahap tahun pelajaran 2013/2014 yang akan dimulai pada Juli 2013 nanti adalah tahap pertama, maka pereapan Kurikulum 2013, sebagai kurikulum baru, aka benar-benar tuntas pada tahun pelajaran 2015/2016. Jadi kemunginan tidak akan ada lagi UN di SD pada bulan Mei 2016. Benar kah?
Saya pribadi tidak memiliki tebakan yang menyiratkan keyakinan akan kebenaran komitmen itu. Ini tidak lain karena pada tahun itu Pak Menteri yang sekarang pasti akan berganti dengan Menteri dari kabinet baru, sebagai hasil Pemilu nanti. Alhasil? Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Ini karena saya pribadi memiliki anggapan bahwa, dalam praktek pendidikan di sekolah dasar, ada atau tidaknya ujian nasional atau UN, tidak akan menyebabkan dunia pendidikan kita ambruk. Karena kita telah mengalami peristiwa seperti ini beberapa tahun lalu.
Ketika tahun 1998, saat saya mengajar di kelas enam SD, maka persiapan ujian nasional yang kala itu bernama Ebtanas, Evaluasi Tahap Akhir Nasional, saya dan teman-teman lakukan lebih kurang tiga bulan sebelum pelaksanaannya pada bulan Mei. Hingga kemudian ujian nasional itu dihapus. Namun ketika kita memiliki Wakil Presiden Pak Jusuf Kalla, ujian nasional itu ada lagi dengan nama Ujian Nasional, hingga tahun ini.
Bagi siswa, UN yang digelar untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, hasil yang perolehnya sebagai prasyarat untuk saringan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, semangat mereka untuk memperoleh nilai yang paling optimal adalah hal penting jika menginginkan 'peringkat' sekolah pada jenjang berikutnya yang baik atau vaforit. Karena nilainya yang tinggi maka kesempatan serta kemungkinan untuk terjaring semakin tinggi. Maka bagi siswa SD, melihat passing grade untuk SMPN dapat menjadi acuan atau target. Demikian pula bagi mereka yang sudah duduk di akhir kelas SMP dan akan memilih untuk masuk ke jenjang SMAN.
Namun bagaimana ketika sudah duduk di kelas XII SMA? Setidaknya hingga tahun 2012 yang lalu, nilai akhir UN tidak samasekali menjadi acuan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Memang ada di beberapa perguruan tinggi swasta yang memberikan apresiasi terhadap nilai total yang bagus ketika akan masuk ke perguruan tinggi tersebut. Bentuknya? Pemberian keringanan uang masuk! Jadi apresiasinya lebih kepada strategi pemasaran dan bukan karena kualiatas pelaksanaan UN di tingkat SMA tersebut.
UN SD tidak Ada?
Dari uraian pengalaman yang pernah saya alami sebagai guru, maka saya menanggapinya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Walau pun, sesungguhnya ketiadaan UN di level SD tersebut adalah konsekuensi dari tuntutan pelaksanaan Kurikulum 2013. Sesuatu yang memang linier dalam logika. Karena pelaksanaan Kurikulum 2013 menuntut pada pendekatan proses yang berpusat kepada siswa, yang melihat bahwa sebagai subyek yang unik. Sedang UN hanya melihat siswa dari sisi kognitif semata.
Sikap saya yang biasa-biasa ini bukan karena apitisme. Namun lebih karena dari pengalaman yang ada selama ini mengharuskan saya menunggu. Bagaimanakah konsep yang digaungkan oleh Pak Menteri di atas sana 'terbaca' oleh para priyayi birokrasi pendidikan di tingkat bawah yang bernama pengawas pendidikan itu ketika bertemu kami para guru di kelas.
Ketika tahun 1998, saat saya mengajar di kelas enam SD, maka persiapan ujian nasional yang kala itu bernama Ebtanas, Evaluasi Tahap Akhir Nasional, saya dan teman-teman lakukan lebih kurang tiga bulan sebelum pelaksanaannya pada bulan Mei. Hingga kemudian ujian nasional itu dihapus. Namun ketika kita memiliki Wakil Presiden Pak Jusuf Kalla, ujian nasional itu ada lagi dengan nama Ujian Nasional, hingga tahun ini.
Bagi siswa, UN yang digelar untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, hasil yang perolehnya sebagai prasyarat untuk saringan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, semangat mereka untuk memperoleh nilai yang paling optimal adalah hal penting jika menginginkan 'peringkat' sekolah pada jenjang berikutnya yang baik atau vaforit. Karena nilainya yang tinggi maka kesempatan serta kemungkinan untuk terjaring semakin tinggi. Maka bagi siswa SD, melihat passing grade untuk SMPN dapat menjadi acuan atau target. Demikian pula bagi mereka yang sudah duduk di akhir kelas SMP dan akan memilih untuk masuk ke jenjang SMAN.
Namun bagaimana ketika sudah duduk di kelas XII SMA? Setidaknya hingga tahun 2012 yang lalu, nilai akhir UN tidak samasekali menjadi acuan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Memang ada di beberapa perguruan tinggi swasta yang memberikan apresiasi terhadap nilai total yang bagus ketika akan masuk ke perguruan tinggi tersebut. Bentuknya? Pemberian keringanan uang masuk! Jadi apresiasinya lebih kepada strategi pemasaran dan bukan karena kualiatas pelaksanaan UN di tingkat SMA tersebut.
UN SD tidak Ada?
Dari uraian pengalaman yang pernah saya alami sebagai guru, maka saya menanggapinya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Walau pun, sesungguhnya ketiadaan UN di level SD tersebut adalah konsekuensi dari tuntutan pelaksanaan Kurikulum 2013. Sesuatu yang memang linier dalam logika. Karena pelaksanaan Kurikulum 2013 menuntut pada pendekatan proses yang berpusat kepada siswa, yang melihat bahwa sebagai subyek yang unik. Sedang UN hanya melihat siswa dari sisi kognitif semata.
Sikap saya yang biasa-biasa ini bukan karena apitisme. Namun lebih karena dari pengalaman yang ada selama ini mengharuskan saya menunggu. Bagaimanakah konsep yang digaungkan oleh Pak Menteri di atas sana 'terbaca' oleh para priyayi birokrasi pendidikan di tingkat bawah yang bernama pengawas pendidikan itu ketika bertemu kami para guru di kelas.
Jakarta, 26 Februari-3 Maret 2013.
No comments:
Post a Comment