PPDB #6; Ditelepon Pejabat

Inilah kisah yang harus dialami oleh teman saya ketika dalam satu hari mendapat telepon secara beruntun oleh pejabat yang menjadi 'atasannya' tidak langsung. Meski ia adalah pimpinan di sekolah swasta, maka pimpinanan yang menjadi atasan langsungnya ada lembaga dimana sekolah itu berada. Namun pimpinan tidak langsungnya ada di tingkat kecamatan hingga provinsi. Maka, untuk urusan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sebagaimana yang sedang dijalani prosesnya, teman saya ini pantas untuk mendapat 'panggilan' di selulernya berkaitan sesuatu yang berada di luar dinasnya.

Artinya, telepon yang diterimanya tidak untuk  memberikan kesempatan kepadanya, misalnya saja, untuk  mengikuti sebuah pelatihan nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi (sekedar untuk) memberikan 'perhatian' kepada salah seorang dari calon peserta didik baru dengan nomor tes sekian. Aneh bukan? 

Tetap normal saja. Jadi bukan sesuatu yang aneh hal seperti itu terjadi. Indonesia bukan? Yang aneh, bahwa pejabat yang menelepon itu bukan yang berkepentingan langsung terhadap calon peserta didik baru yang harus 'diperhatikan' tersebut. Karena si calon peserta didik baru itu adalah putra dan putri dari sahabat mereka, yang juga adalah pejabat. Mungkin karena solidaritas. Atau mungkin jika maksud yang diingininya dari menelepon tersebut berhasil, setidaknya akan datang imbal baliknya. Semacam menanam saham kebaikan. Mungkin.

Walaupun ketika sahabat saya itu bercerita kepada saya bahwa si calon peserta didik baru yang dimintakan untuk diberikan 'perhatian' tersebut adalah peserta didik baru yang berada di bawah rata-rata peserta yang lainnya. Dan bahkan saya sendiri memberikan masukan agar menutup mata terhadap realitas titipan jika memang keberadaan si peserta didik baru yang dimintakan 'perhatian'nya tersebut dikemuadian hari justri akan menjadi tidak optimalnya perkembangan si anak. 

"Nanti bermasalah dengan keberlangsungan lembaga kita Pak" ujar sahabat saya itu. Kami yang berada dalam ruangan rapat juga menjadi ragu dengan masukan seperti itu.

"Mungkin butuh bukti agar pejabatn yang menelepon itu memberikan semacam memo secara tertulis?" Saya mengusulkan.

"Agar jika ada sesuatu dikemudian hari bukti itu bisa memberikan kepada kita semacam bantuan sebagai jendela penyelesai masalah."

Kami kemudian terdiam. Dan pada akhirnya memutuskan untuk memenggil calon orangtua di peserta didik baru yang harus kami 'perhatikan' tersebut untuk dimintakan pendapatnya atas apa yang menjadi hasil seleksi si anak. Kami menempuh jalur keterbukaan dan kerasionalitasan. 

Jalan ini kami tempuh agar masing-masing pihak tidak perlu membawa atribut jabatan dalam mendapatkan kursi di sebuah sekolah baru. Tetapi kami mengajak agar dalam memilih sekolah kita dapat secara tulus dan jujur melihat siapa yang akan menjadi pelaku utama dalam pengembangan dirinya. Yaitu anak!

Jakarta, 19.01.2014.