Sebagai sekolah swasta, keberadaan siswa yang cukup dalam setiap kelasnya sesuai dengan target atau standar yang telah dibuat, adalah sebuah gambaran nyata bagi keberlangsungan hidup sekolah tersebut. Terlebih lagi dengan sekolah swasta yang menolak untuk menerima dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dana yang berasal dari sumbangan masyarakat, dalam hal ini melalui uang sekolah yang berasal dari siswanya, menjadi satu-satunya sumber dana mulai dari dana investasi, kepegawaian, hingga operasional sekolah secara keseluruhan.
Atas dasar pemikiran itulah maka sekolah-sekolah swasta harus mengembangkan diri untuk berbeda dalam segi kualitas. Karena hanya dengan pembeda itulah, maka masyarakat akan terus mempercayakan pendidikan putra-putrinya ke sekolah tersebut untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Konsep inilah yang kemudian melahirkan daya saing untuk setiap sekolah.
Kemampuan berdaya saing inilah yang kemudian menjadi sumber vitalitas bagi sekolah tersebut dalam mempertahankan, atau bahkan terus mengembangkan diri dalam meraih reputasi di mata masyarakat yang menjadi market-nya.
Dalam ranah pengembangan daya saing itulah maka sekolah-sekolah swasta berlomba untuk berkualitas jika memang kelanggengan menjadi tujuan. Maka tidak heran bila sebuah sekolah swasta yang mampu akan memenuhi standar sarana dan prasarana belajarnya sesuai dengan standar sekolah yang telah dibuat oleh pemerintah.
Dan bahkan, untuk meraih daya tawar tersebut, sekolah juga melirik program-program yang menjadi penarik minat bagi masyarakat pengguna sekolah. Seperti kurikulum yang berasal dari luar negeri untuk diadopsi. Atau juga usaha lain yang pada ujungnya adalah menjaga reputasi sekolah agar sekolah mampu bersaing.
Guru?
Lalu bagaimana dengan posisi guru sebagai salah satu sisi daya saing dari sebuah persaingan tersebut? Tidak bisa tidak, ia adalah bagian yang paling vital. Karena sebaik dan bahkan semewah apapun saran dan prasarana sekolah yang ada, kurikulum luar negeri yang diadopsi sekolah, tetapi semua berujung kepada guru. Karena guru akan menjadi pengguna sarana tersebut, akan mengoperasionalkan kurikulum yag diadopsi, dalam setiap interaksinya dengan para peserta didiknya.
Dan di sekolah, guru-guru yang telah memiliki latar belakang mengajarnya lebih dari belasan tahun, merekalah kelompok guru yang telah menerima sertifikat sebagai guru profesional dari pemerintah. Sebuah status yang kemudian akan mendapatkan tunjangan profesi dari APBN, yang normalnya keluar setiap tiga bulan sekali. Dan sekolah-sekolah swasta yang telah berusia, pasti akan memiliki guru tersertifikasi sebagai guru profesional dengan presentasi lebih banyak dari komunitas guru yang ada.
Pertanyaannya: apakah guru sertifikasi itu benar-benar profesional sebagai sertifikat yang disandangnya sehingga mereka menjadi aset bagi sekolahnya dalam menjaga reputasi sekolahnya? Atau justru kelompok itulah yang sebagian besarnya menjadi beban bagi keberlangsungan sekolahnya?
Inilah sebuah pertanyaan tidak mudah bagi setiap sekolah swasta. Dan dari sisi ini jugalah kita seharusnya berangkat untuk benar-benat mewujudkan bahwa guru sertifikasi itu bukan sekedar guru profesional dalam status sebagai sertifikat yang dimilikinya. Tetapi memang itulah yang terjadi di lapangan. Ini menjadi alasan kuat karena guru sertifikasi adalah guru yang sebagian besarnya sebagai guru yang senior di lembaganya. Maka layak pula jika kepada mereka teladan profesional itu hidup setiap harinya. Amin.
Jakarta, 31 Maret 2015.
No comments:
Post a Comment