Ini adalah catatan saya dalam halaman ini mengenai Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah atau disingkat US/M BD, yang dilaksanakan pada Senin, 19 sampai dengan Rabu, 21 Mei 2014 yang lalu. Sebuah pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa di akhir mereka bersekolah di tingkat SD. Ini pelaksanaan pertama sejak Pemerintah meniadakan Ujian Nasional untuk tingkat sekolah dasar.
Dan karena memang bukan benar-benar ketiadaan Ujian Nasional, maka sebagaimana juga yang dilakukan oleh seluruh Pemda di Indonesia, dan pasti dengan mengajukan argumentasi sebagai menjaga kualitas sebuah lulusan, tahun ini keputusan akan ketiadaan UN di tingkat pusat menjadi Ujian 'Nasional' di tingkat daerah. Maka sah lah jika ujian untuk tingkat SD menjadi Ujian Sekolah atau Ujian Madrasah Berstandar daerah.
Atau kalau menurut saya, setelah berada di ruang pengawas dan membaca POS US/M BD, maka sesungguhnya Ujian Sekolah sebagaimana yang dilaksanakan di tingkat pendidikan sekolah dasar tahun pelajaran 2013/2014 ini adalah ujian nasional juga.
Bahkan, ditangan 'daerah' pula, untuk selain tiga mata pelajaran yang dulu masuk Ujian Nasional SD, seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, harus 'berstandar' kecamatan. Sekedar informasi bahwa, di daerah DKI Jakarta, untuk ketiga mata pelajaran yang sebelumnya di UNkan tersebut pelaksanaannya berstandar DKI Jakarta. Sedang yang bukan daerah tersebut menjadi standar tingkat kecamatan.
Meskipun untuk operasional pembuatan soal dan pengandaannya tetap menjadi kewajiban dari setiap sekolah, setelah sebelumnya kisi-kisi dari soal-soal yang akan diujikan tersebut harus lolos koreksi dari pengawas sekolahnya masing-masing, namun jadwal yang seragam kadang menjadi kendala bagi sekolah swasta yang pada hari Sabtunya memang menjadi hari libur.
Apa yang menjadi kekawatiran bagi kami yang berada di sekolah swasta atas kebijakan seperti ini? Tidak lain adalah perubahan kebijakan daerah di masa mendatang tentang keseragaman dalam hal soal, waktu pelaksanaan, dan juga pengolahan nilai. Karena jika hal ini nantinya yang masif di lakukan demi mengejar 'kualitas' daerah yang diinginkan, maka sesungguhnya secara tidak sadar, sekolah swasta yang 'patuh' akan kebijakan tersebut, pelan tetapi pasti, akan kehilangan daya saingnya. Dan itu berarti pintu gerbang bagi kematian sekolah swasta.
Dan dalam cacatan saya ini, mudah-mudahan kreatifitas daerah akan yang namanya Ujian Sekolah, tidak semakin membuat difersivikasi masing-masing sekolah menjadi tipis menuju keseragaman. Semoga.
Dan karena memang bukan benar-benar ketiadaan Ujian Nasional, maka sebagaimana juga yang dilakukan oleh seluruh Pemda di Indonesia, dan pasti dengan mengajukan argumentasi sebagai menjaga kualitas sebuah lulusan, tahun ini keputusan akan ketiadaan UN di tingkat pusat menjadi Ujian 'Nasional' di tingkat daerah. Maka sah lah jika ujian untuk tingkat SD menjadi Ujian Sekolah atau Ujian Madrasah Berstandar daerah.
Atau kalau menurut saya, setelah berada di ruang pengawas dan membaca POS US/M BD, maka sesungguhnya Ujian Sekolah sebagaimana yang dilaksanakan di tingkat pendidikan sekolah dasar tahun pelajaran 2013/2014 ini adalah ujian nasional juga.
Bahkan, ditangan 'daerah' pula, untuk selain tiga mata pelajaran yang dulu masuk Ujian Nasional SD, seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, harus 'berstandar' kecamatan. Sekedar informasi bahwa, di daerah DKI Jakarta, untuk ketiga mata pelajaran yang sebelumnya di UNkan tersebut pelaksanaannya berstandar DKI Jakarta. Sedang yang bukan daerah tersebut menjadi standar tingkat kecamatan.
Meskipun untuk operasional pembuatan soal dan pengandaannya tetap menjadi kewajiban dari setiap sekolah, setelah sebelumnya kisi-kisi dari soal-soal yang akan diujikan tersebut harus lolos koreksi dari pengawas sekolahnya masing-masing, namun jadwal yang seragam kadang menjadi kendala bagi sekolah swasta yang pada hari Sabtunya memang menjadi hari libur.
Apa yang menjadi kekawatiran bagi kami yang berada di sekolah swasta atas kebijakan seperti ini? Tidak lain adalah perubahan kebijakan daerah di masa mendatang tentang keseragaman dalam hal soal, waktu pelaksanaan, dan juga pengolahan nilai. Karena jika hal ini nantinya yang masif di lakukan demi mengejar 'kualitas' daerah yang diinginkan, maka sesungguhnya secara tidak sadar, sekolah swasta yang 'patuh' akan kebijakan tersebut, pelan tetapi pasti, akan kehilangan daya saingnya. Dan itu berarti pintu gerbang bagi kematian sekolah swasta.
Dan dalam cacatan saya ini, mudah-mudahan kreatifitas daerah akan yang namanya Ujian Sekolah, tidak semakin membuat difersivikasi masing-masing sekolah menjadi tipis menuju keseragaman. Semoga.
Jakarta, 23-24 Mei 2014.
No comments:
Post a Comment